Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

AMBON, 15 Maret 2018 - Guna mencari masukan dan saran bagi penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik.

Sebagai pembicara dalam forum tersebut yakni, Selain Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthonius Sihaloho, ikut berbicara pada forum yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku ini,  Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff. 

Sedangkan para peserta yang hadir antara lain mewakili berbagai unsur terkait, mulai dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemeringah Provinsi (Pemprov) Maluku, pimpinan instansi vertikal, perwakilan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Tahir dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni Rancangan Awal RKPD dibahas bersama kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

‘’Dengan demikian, Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam mengawali perencanaan pembangunan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah,’’ ujar Sekda.

Dia katakan, Forum Konsultasi Publik ini, bertujuan untuk membahas rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2019. 

‘’Selain itu, penyusunan rancangan awal RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, dan pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD,’’ tuturnya.

Disamping itu, kata Sekda, salah satu masukan penting dalam proses penyusunan RKPD yakni, pada tahapan ini pokok-pokok pikiran dari DPRD. Karena itu dirinya berharap kepada DPRD Provinsi Maluku dapat melakukan penyesuaian masa reses di awal tahun agar dapat diitegrasikan dalam penyusunan rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019.

‘’Saya juga berharap melalui Forum Konsultasi Publik ini semua pemangku kepentingan, instansi vertikal dan perangkat daerah agar dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD tersebut,’’ imbuhnya.

Lebih jauh Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2017, maka dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi antara lain; tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi, cakupan peningkatan sumber daya manusia belum merata antara lain cakupan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi belum berimplikasi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia juga menyebutkan sejumlah permasalahan lain, yakni cakupan terhadap infrastruktur dasar antara lain listrik, air bersih, sanitasi perumahan belum merata, akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan belum optimal dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana.

Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, lanjut Sekda, maka tema untuk RKPD Tahun 2019 yakni: ‘’Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dalam Rangka Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Secara Berkelanjutan,’’.

‘’Melalui tema ini, saya harapkan agar upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas program dan kegiatannya pada tahun 2019. Saya juga harapkan kepada pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku agar memperioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang kita hadapi saat ini serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Maluku,’’ tegasnya.

Terhadap pimpinan instansi vertikal yang berada di Provinsi Maluku, Sekda juga berharap agar senantiasa peka dan responsife terhadap permasalahan daerah yang sedang di hadapi.

Berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, lanjut Sekda, maka penyusunan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang meliputi : 1) Peningkatan kualitas pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Inovasi Daerah, 2) Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 4) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 5) Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, 6) Peningkatan ketahanan pangan, 7) Penataan ruang, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kawasan Rawan Bencana, dan 8) Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

‘’Prioritas pembangunan daerah yang saya sebutkan diatas dapat di implementasikan dalam proses perencanaan terutama bagi Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku,’’tandasnya

Sementara itu, dari hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 mendatang,  tercetus rekomendasi berupa Berita Acara Kesepakatan yakni: 1) Program dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar yang secara langsung menyentuh hajat hidup orang masyarakat Provinsi Maluku, 2) Program kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berdampak bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam arti luas, 3) Program dan kegiatan yang mempercepat pencapaian target RPJMD sektoral, 4) Program dan kegiatan RKPD harus konsisten dengan RPMD serta selaras dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional. (*)

AMBON, 13 Maret 2018. Menanggapi maraknya pemberitaan di media sosial (medsos) yang simpang siur dan keliru, terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku,     memberikan penjelasan dengan mengutip pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal ((Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.


Dalam release Dirjen yang dikutip Jeremias tersebut menjelaskan, data kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses.  


‘’Hal ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat luas agar diperoleh persepsi yang benar. Secara teknis pemanfaatanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persayaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el,’’ungkap Uweubun.
Menurutnya, pemberian hak akses diawali dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini semata-mata dimaksudkan guna mengamankan data kependudukan yang diakses dn tidak disalahgunakan oleh Lembaga Pengguna. Lembaga pengguna diikat ketat oleh UU dan Permendagri serta perjanjian kerjasama dengan tujuan menggunakan data kependudukan secara benar dan bertanggungjawab.


‘’Pelaksanaan akses datanya dilakukan dengan cara yang sangat ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host, dibangun dashboard data untuk memonitor ‘’siapa sedang mengakses siapa’’ paparnya.
Khusus koneksi untuk registrasi kartu prabayar dengan NIK dan No KK, jelas Uweubun, hanya menyatakan ‘’sesuai ‘’atau ‘’tidak sesuai’’ bukan memberikan data kependudukan. Perlu saya garisbawahi bahwa metode self registrasi kartu prabayar yang dilakukan oleh masyarakat ke masing-masing operator seluler menggunakan verifikasi dan validasi NIK dan No KK yang outputnya berupa sesuai atau tidak sesuai bukan memberikan data kependuduan. Sehingga dapat dipastikan tidak ada data yang bocor dari Dukcapil.


‘’Terlepas masih adanya pro dan kontra baik yang diungkapkan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, namun tetap program registrasi ini harus kita dukung dan laksanakan secara benar san baik karena hal ini semata-mata guna kepentingan kenyamanan dan keamanan bangsa dan Negara serta mencegah dari perilaku-perilaku jahat seperti penyebar hoax, hate speech, pemutar balikan fakta dari yang sebenarnya, penipuan melalui SMS dan Telepon yang berujung pada merugikan kepentingan bangsa dan Negara,’’jelas Uweubun.


Lebih jauh dikatakan, berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemendagri. Yang teridentikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebarluaskan NIK dan No KK ke medsos, sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan No KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di upload di medsos oleh pemiliknya sendiri.


‘’Saya juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dan dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain secara tanpa hak, tidak wajar dan tidak pantas serta apabila itu terjadi maka agar dilakukan Unreg terhadap nomor-nomor yang bukan miliknya,’’ingatnya.
Sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data prbadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp.25 juta sebagaimana  diatur dalam Pasal 95A UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.


‘’Bagi penduduk yang sudah melakukan registrasi kartu prabayar tidak perlu mengganti Kartu Keluarga (KK). Data anda aman. Saya perlu tegaskan hal ini untuk  mengklarikasi berita hoax yang isinya,’’Penduduk yang sudah registrasu kartu prabayar agar mengganti KK’’tandasnya. (**)



AMBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyelenggaraan Konferensi Musik Nasional (KAMI) di Ambon yang merupakan Ibukota Provinsi Maluku, para insan musik Indonesia dapat membentuk ekosistem musik nasional, yang akan menghilangkan segala hambatan karya cipta musik nasional.

Melalui video unggahannya di akun media sosial Instagramnya, Jumat (9/3), selain menyampaikan selamat Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret, Presiden Jokowi katakan, "Musik bukan sekadar untuk dinikmati, namun haruslah kita jaga keberadaannya".

Pada videonya itu Jokowi juga menyebutkan, rentang musik nasional dari Sabang sampai Merauke, mencerminkan rasa toleransi kerukunan dan keharmonisan suasana kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

"Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaannya secara global. Ayo dukung musik nasional," ajak Presiden Jokowi.

Senada dengan Presiden Jokowi, Elfonda Mekel alias Once, salah satu penyanyi populer Indonesia menyebutkan, pelaksanaan even Konferensi Musik Indonesia di Kota Ambon, Maluku, sebagai tonggak sejarah.

Konferensi yang digelar selama tiga hari ini (Rabu hingga Jumat), diyakininya bisa berkontribusi bagi perbaikan ekosistem bermusik di Kota Ambon, Provinsi Maluku bahkan di Indonesia.

"Dengan begitu, musik bisa lebih diandalkan untuk kehidupan pegiat musik, musisi, artis, penyanyi menjadi lebih baik, dan bisa juga musik menjadi inspirasi bagi Indonesia," ujar mantan vokalis group Band Dewa 19 ini, usai penutupan Konferensi Musik Indonesia, di Taman Budaya Ambon, Jumat (9/3).

Menyinggung tentang upaya mendorong Ambon menjadi Kota Musik Dunia, Once mengakui, musik sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat di Kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya.

"Kita bisa lihat banyak sekali bakat di daerah ini. Para anak mudanya juga sangat hebat dalam bernyanyi dan bermusik. Jadi wajar Kota Ambon disebut Kota Musik," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang dimintai komentarnya di sela-sela berlangsungnya Konferensi Musik Indonesia, mengaku sangat mengapresiasi penyelenggara Konferensi Musik Indonesia digelar di Kota Ambon, yang merupakan ibukota Provinsi Maluku ini.

Event nasional ini, menurut Sahuburua, merupakan salah satu momen yang sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Ambon mendorong kota ini sebagai Kota Musik Dunia versi  UNESCO.

Pemerintah Provinsi, diakuinya, turut mendorong gagasan Pemerintah Kota Ambon tersebut, yang tentu kelak akan berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah ini.

"Saya selama dua hari mengikuti betul pertemuan ini. Dan sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada para penyanyi, musisi, pencipta lagu, produser serta pihak-pihak terkait dalam dunia musik, yang mau berbagi pendapat dan masukan pada konferensi ini," demikian Sahuburua.(*)

Saturday, 10 March 2018 15:13

Festival Musik KAMI 2018

Ambon 9 Maret 2018, Puncak Acara Konferensi Musik Indonesia di tandai dengan Festival Musik KAMI 2018. Acara ini dimeriahkan oleh Musisi-Musisi Hebat Indonesia .

Ambon 9 Maret 2018 di Taman Budaya, Ambon menjadi hari terakhir berlangsungnya Konferensi Musik Indonesia dalam rangka merayakan Hari Musik Nasional  9 Maret 2018. Sejumlah kesepakatan dihasilkan dalam Konferensi Musik Indonesia (KAMI) yang hasilnya dibacakan oleh ketua Konferensi Musik Indonesia, Glenn Fredly.

Presiden Joko Widodo sendiri ikut menyambut perayaan Hari Musik Nasional yang berlangsung hari ini dengan mengirim sebuah video ucapan selamat melangsungkan Konferensi Musik Indonesia dan merayakan Hari Musik Nasional yang bertepatan dengan hari lahir Wage Rudolf Soepratman, pencipta lagu kebangsaan.

"Musik kita jaga keberadaannya. Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaannya secara global. Hidup tanpa musik terasa hambar," kata Presiden dalam cuitannya yang diunggah hari ini, Jumat, 9 Maret 2018.

Melalui video yang disertakan dalam cuitannya itu, Presiden juga berharap agar dengan diselenggarakannya Konferensi Musik Indonesia yang perdana digelar pada 7-9 Maret 2018 di Ambon, insan musik Indonesia mampu merumuskan dan memperjuangkan musik Indonesia agar terus berkembang dan diakui eksistensinya di ranah global. 

Berikut adalah hasil Deklarasi Konferensi Musik Indonesia:

Keberlangsungan musik Indonesia seluruhnya bertumpu pada kemajuan ekosistemnya, yakni segenap pola interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam dunia musik Indonesia. Tanpa usaha pemajuan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari pelindungan, pengembangan, sampai dengan pemanfaatan musik, serta pembinaan segenap sumber daya manusia di dalamnya, tidak akan ada kehidupan permusikan yang sehat. Tanpa itu, tidak akan tumbuh iklim penciptaan musik yang berakar pada konteks nyata perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tanpa itu, tidak akan terwujud pula peningkatan harkat, martabat dan citra musik Indonesia di kancah internasional. Pemajuan ekosistem musik Indonesia sebagai sarana komunikasi antar budaya akan menjadi lokomotif perekat kehidupan bangsa menuju perdamaian abadi. Seluruh hal tersebut bermuara pada komitmen kerja bersama yang melibatkan seluruh lembaga, pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang musik.

Atas dasar itu, kami dengan ini menyatakan kerjasama-kerjasama strategis antara para pemangku kepentingan di bidang musik dan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan dua belas rencana aksi berikut ini:

1. Segera mewujudkan sistem pendataan terpadu musik Indonesia yang melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian serta pusat-pusat data milik masyarakat dengan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang musik Indonesia.

2. Mengarusutamakan musik dalam pendidikan nasional dan diplomasi budaya Indonesia untuk memperkaya bentuk-bentuk pemanfaatan musik sebagai ekspresi budaya, aset ekonomi dan pembentuk karakter bangsa.

3. Meningkatkan apresiasi dan literasi musik melalui penguatan dan standarisasi kurikulum pendidikan musik di sekolah dasar dan menengah serta peningkatan kompetensi pengajar musik di sekolah.

4. Membangun pendidikan musik Indonesia yang relevan dengan konteks lokal setiap daerah di Indonesia guna melahirkan para pencipta, para pekerja musik dan para akademisi musik.

5. Mendorong terwujudnya keadilan gender dalam musik Indonesia melalui pemberlakuan klausul yang responsif gender dalam kontrak kerjasama dengan musisi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan serta pemberlakuan aturan yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.

6. Mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme distribusi digital yang memastikan terjaminnya akses yang transparan, berbasis waktu-nyata, dapat diandalkan, serta melindungi karya cipta musik Indonesia.

7. Mendorong terwujudnya infrastruktur pertunjukan, pendidikan dan produksi musik yang memenuhi standar kelayakan, relevan dengan budaya lokal dan menjamin terwujudnya akses yang meluas, merata dan berkeadilan.

8. Mendorong pelindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik.

9. Meningkatkan kesejahteraan musisi Indonesia melalui pembentukan sistem penentuan tarif royalti nasional, mekanisme pembagian royalti yang berkeadilan, sistem pemantauan, mekanisme penegakan hukum atas setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual musisi, serta penetapan standar upah minimum musisi.

10.Mendorong peningkatan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap musik Indonesia melalui penyebarluasan wawasan sejarah musik dan kritik musik yang dimotori oleh jurnalisme musik yang profesional.

11. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pemangku kepentingan di bidang musik dan pendidikan musik dengan memperbanyak jumlah lembaga pendidikan musik dan manajemen musik, serta sinkronisasi lembaga sertifikasi kompetensi dan profesi di bidang musik yang mengacu pada kekhasan kondisi Indonesia.

12. Mendorong terwujudnya tata kelola industri musik Indonesia masa depan dengan peningkatan profesionalitas manajemen musisi, label dan penerbit musik melalui pembagian peran yang jelas guna mendorong kreativitas dan produktivitas musisi.

Ambon, 9 Maret 2018 Konferensi Musik Indonesia

(sumber:https://qubicle.id/story/deklarasi-konferensi-musik-indonesia-2018 )

Ambon - 8 Maret 2018, Smart School Online yang diselenggarakan di Marina Hotel dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Menkominfo menghimbau kepada orang tua para orang tua dan guru di Kota Ambon untuk memperhatikan anak-anak dalam berteknologi, khususnya mengakses informasi di dunia maya.

"Peran orang tua dan guru sangat penting untuk bagaimana menjaga agar anak-anak tidak terpapar konten-konten negatif," tegasnya.

Dalam era digital yang ada sekarang ini, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 ada 143 juta orang. Jadi, lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah mempunyai akses internet. Dan hampir seluruhnya, atau sekitar 90-an persen akses ini melalui telepon seluler (ponsel).

"Ajak anak-anak kita membuat hal-hal yang positif terus-menerus. Kita harus senantiasa mengingatkan mereka tapi untuk bisa mengarahkan, kita juga harus mengerti dan mengetahui, belajar tentang dunia maya," tambahnya.

Dengan makin berkembangnya teknologi informasi, maka makin berkembang juga kebutuhan akses informasi oleh masyarakat, maka anak-anak sekarang sudah menjadi generasi yang lahir dengan teknologi, atau dikenal dengan istilah "generasi mileneal". Dengan begitu perlunya edukasi dini kepada anak-anak didalam menggunakan teknologi yang baik, sesuai dengan UU ITE yang ada.

Turut menjadi narasumber Ibu Widuri dari ICT WATCH, Andy Adrian ECPAT Indonesia, dan Diena Haryana dari Yayasan SEJIWA. (*)

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan terus mendukung pengembangan industri musik Tanah Air. Pelaku musik Indonesia diharapkan tidak hanya mengembangkan eksistensi, tapi juga bisa berinovasi, berkreasi, dan eksis di tingkat dunia.

Pasalnya, menurut dia, bahasa musik tidak ada batas negara. Setiap orang bisa mendengar musik apa saja tergantung kesukaannya tanpa memandang bahasa dan asal negara.

"Kami Kementerian Keuangan merupakan stakeholder bersama-sama mendukung terus, bersinergi, bertukar pikiran, untuk memikirkan bagaimana pengembangan musik di Indonesia. Musik Indonesia dapat mengembangkan inovasi, kreasi, serta eksistensi tidak hanya di Tanah Air, tapi kita ingin juga menuju ke global (dunia). Karena dunia dalam konteks musik itu tidak ada batasnya. Orang bisa mendengar musik apa saja dalam bahasa apa saja tergantung rasa," kata Sri Mulyani saat menjadi keynote speaker Konferensi Musik Indonesia di Taman Budaya Karang Panjang Kota Ambon, Maluku, Rabu (7/3).

Menkeu menghadiri Konferensi Musik Indonesia yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Sri Mulyani didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Wali Kota Ambon, Richard Lounapessy, dan Ketua KMI, Glenn Fredly.

Menurut Menkeu terbaik dunia ini, pihaknya selaku stakeholder terus mendukung dan bersama-sama industri musik mengembangkan kreasi musik Tanah Air.

Ia menyatakan sangat banyak potensi musik Indonesia untuk eksis dalam belantika musik dunia, asalkan semua stakeholder ikut membantu memikirkan dan melaksanakan suatu langkah-langkah yang konkret, bersinergi dalam rangka mengembangkan industri musik nasional secara optimal.

"Konferensi musik ini merupakan suatu acara apresiasi bagi para pekerja musik Indonesia dan memberikan ruang pertemuan dan suatu percakapan antara semua komponen, ekosistem di dalam dunia musik dan industri musik Tanah Air," katanya.

Sri Mulyani berharap, forum konferensi ini bisa menciptakan suatu formulasi dari seluruh komponen musik sehingga dapat menciptakan dunia musik yang betul-betul inovatif, kreatif, kolaboratif dalam menavigasi perkembangan musik nasional dan secara global.

Untuk terus mendukung industri musik Indonesia, Menkeu juga mengatakan pihaknya akan mendorong pembentukan pusat-pusat kesenian di setiap provinsia gar potensi pelaku musik terus berkreasi. Apalagi, di Kota Ambon dan Maluku, yang menurutnya, musik menjadi bagian hidup masyarakatnya.

"Ambon dan Maluku menjadi saya seperti saat ini, karena lagu-lagu dari Ambon atau yang dinyanyikan orang Ambon membangkitkan saya," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, anggota DPR Anang Hermansyah, serta seratusan musisi Indonesia. Selain Menkeu, sejumlah menteri juga menyampaikan pandangan mereka di Konferensi Musik Indonesia yang akan berlangsung hingga Jumat (9/3), dan akan ditutup dengan Festival Musik di Lapangan Merdeka Ambon.

KMI akan membahas berbagai masalah tentang musik yang diikuti seratusan pelaku industri musik dengan pemerintah. Kota Ambon dipilih sebagai lokasi KMI karena musik menjadi bagian hidup dari masyarakatnya serta sejalan dengan program pemerintah dalam mengembangkan kembali sekolah musik serta rumah rekaman. (OL-2)

(Sri Mulyani Memberikan Plakat Penghargaan Kepada Glen Fredly selaku Ketua Komite KAMI)

 



AMBON - Ada pesan khusus kepada Pemadam Kebakaran, yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo saat memberikan arahan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Damkar Nasional ke-99 di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (1/3).

Tjahyo menegaskan, tahun ini kita memasuki tahun politik. Dalam tahap konsolidasi demokrasi politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan Damkar diinstruksikan ikut terlibat menjaga pesta demokrasi yang akan berlangsung.

"Satuan Damkar harus ikut bersama kepolisian, TNI, jajaran Kejaksaan, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta PNS dan lainnya, untuk bersama-sama menjaga pesta demokrasi, memilih kepala daerah yang amanah, yang mampu memimpin daerah, yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta yang mampu mempercepat pembangunan yang ada di daerah," tandasnya.

Mendagri juga menegaskan, meski berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun ini, namun aroma dan suasananya sudah terasa memasuki Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), yang baru akan berlangsung di tahun 2019.

Dia mengingatkan, tingkat partisipasi politik masyarakat, akan menjadi ukuran sukses dan tidaknya Pilkada serentak ini berjalan dengan baik.

Tjahyo lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan politik uang.

"Kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mampu membongkar indikasi politik uang dari oknum-oknum penyelenggara Negara. Politik uang juga jangan sampai dilakukan oleh para pelaku-pelaku dan pengambil-pengambil kebijakan, termasuk tim sukses maupun calon yang ada," tegasnya.

Mendagri Tjahyo menyebut, politik uang adalah racun demokrasi yang harus dilawan dalam era pilkada ini. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meminta seluruh calon pasangan Pilkada supaya berkampanye dengan tertib, dengan sejuk, menggerakan, mengorganisir masyarakat pemilih.

"Para calon mari adu konsep, adu gagasan, adu ide untuk membangun daerah yang akan dipimpinnya,.Jangan kampanye yang berujar kebencian. Jangan kampanye SARA dan jangan kampanye yang berbau fitnah," paparnya.

Ancaman terhadap bangsa ini, menurut Tjahyo, harus dicermati oleh segenap elemen bangsa termasuk jajaran pemadam kebakaran.

Sebagai bangsa yang besar, dengan semangat jiwa ideologi, mempertahankan ideologi Pancasila, disebutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa ini.

Mempertahankan ideologi Pancasila, mempertahankan UUD 1945, mempertahankan NKRI, mempertahankan Bhineka Tunggal Ika, disebutnya, bukan hanya tanggungjawab TNI dan kepolisian saja. Melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa termasuk jajaran Damkar.

'Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan terhadap perorangan, golongan, kelompok yang terang-terangan atau tertutup ingin merubah ideologi Negara kita, pancasila dan ingin memporak-porandakan Bhineka Tunggal Ika termasuk ingin memporak-porandakan NKRI," ujar Tjahyo mengingatkan.

Itu sebabnya, dia juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah membongkar jaringan-jaringan, maupun kelompok-kelompok orang yang ingin membuat onar bangsa ini. Yang menyebarkan berita-berita fitnah.

Tjahyo selanjutnya meminta Damkar dan para PNS untuk terbuka terhadap kritik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari pihak legislatif. Sepedas apapun kritik itu, demi kebaikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Tapi kita akan melawan, jika ada penghinaan, penghujatan baik pada perorangan maupun lembaga institusi yang ada. Kita punya harga diri sebagai manusia,sebagai aparat, kita punya kehormatan, kita lawan orang orang yang menghina, yang memitnah dan menghujat," kata Tjahyo tegas.(*)



AMBON - Koordinasi instansional penting dalam rangka mengoptimalisasi pencehagan dan penanggulangan kebakaran, serta mengurangi resiko bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemadam Kebakaran (Damkar) Tahun 2018 di Gedung Baileo Siwalima, kawasan Karang Panjang Ambon, Rabu (28/2).

Sebagai institusi yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana kebakaran, Sekda menyebutkan, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon perlu melakukan upaya koordinasi instansional dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sekda menegaskan, Pemadam Kebakaran memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam penanganan bencana kebakaran. 

‘’Olehnya itu, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional ini sangat strategis dalam menyamakan persepsi, kesamaan gerak langkah dan forum curah pikir seluruh elemen yang terkait untuk memperoleh poin-poin yang strategis sebagai arah kebijakan,’’ ungkapnya.

Sekda katakan, menyamakan persepsi sangat penting dalam mewujudkan sasaran strategi penguatan Pemerintah Daerah, guna mengoptimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengurangi resiko bencana.

‘’Untuk itu, saya berharap pada Rakornas kali ini anggota Damkar dapat menigkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, peyiapan peralatan dan logistik kebencanaan, serta tanggap darurat di daerah terkena bencana, serta kegiatan lainnya dalam program penanganan dan pasca bencana bisa mencapai titik penanganan yang efektif,’’ tandanya. (*)

Thursday, 22 February 2018 03:08

Kominfo Leading Sector e-Government di Daerah

Ambon – 21 Februari 2018, Forum Diskusi dengan tema “ Mempersiapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Implementasi e-Government di Daerah” di buka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Dr. Fronda Koedoeboen, M.Kes, yang bertempat di aula Kominfo dan dihadiri oleh Para Kepala DInas, Kepala Bidang dan Kepala seksi dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota  se-Maluku.

Forum diskusi ini merupakan kerjasama dengan Pihak Inixindo Jogja, perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang Teknologi Informasi. Inixindo juga merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi  bidang Teknologi Informasi yang resmi dibawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Narasumber yang turut memberikan materi didalam acara ini adalah Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bambang Dwi Anggono, dan Direktur Inixindo Jogja Andi Yuniantoro.

Forum diskusi ini membahas mengenai Regulasi, Infrastruktur dan pembangunan SDM yang berkualitas untuk membangun Good Government melalui e-Government.

Sebelum menutup forum diskusi ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku berharap kedepannya Sumber Daya Manusia khususnya di Bidang Teknologi Informasi bisa lebih maju lagi, sebab pembangunan SDM merupakan faktor utama didalam pengembangan e-Government di Maluku. (*)

Page 7 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top