Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Saturday, 15 October 2016 07:40

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Saturday, 15 October 2016 07:26

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Saturday, 15 October 2016 07:24

Badan Penanaman Modal Daerah

Badan Penanaman Modal Daerah

Saturday, 15 October 2016 07:23

Badan Pemb. Masyarakat dan PEMDES

Badan Pemb. Masyarakat dan PEMDES

Saturday, 15 October 2016 07:19

Badan DIKLAT

Badan DIKLAT

Saturday, 15 October 2016 07:16

BAKORLUH Maluku

http://bakorluh.malukuprov.go.id/

VISI

Terwujudnya
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
yang handal untuk mewujudkan terciptanya
masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera

MISI

Mewujudkan kelembagaan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal;

Mewujudkan ketenagaan
penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
yang berkualitas;

Meningkatkan dukungan sarana prasarana
dalam penyelenggaraan penyuluhan
pertanian perikanan dan kehutanan

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
lintas sektor di bidang penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan;

Tugas & Fungsi

 Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku, maka tugas fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku sebagimana tertuang didalmnya adalah sebagai berikut :

  1. Tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Bakorluh menyelenggarakan fungsi :
  • Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan
  • Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
  • Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
  • Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta;
  • Pemberian pelayanan administrasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
  • Pelaksanaan penyuluhan;
  • Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 291 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, maka tugas Kepala Sekretariat, Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian adalah sebagai berikut :
Saturday, 15 October 2016 07:16

Badan Narkotika Provinsi

Badan Narkotika Provinsi

Saturday, 15 October 2016 07:15

Badan Ketahanan Pangan Daerah

Badan Ketahanan Pangan Daerah

Saturday, 15 October 2016 07:12

Badan Penanggulanan Bencana Daerah

Badan Penanggulanan Bencana Daerah

Friday, 14 October 2016 17:16

Sekretariat DPRD

Tugas dan Wewenang      
 

Kedudukan DPRD Provinsi Maluku

  1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah.

  2. DPRD sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintahan Daerah.

 

Fungsi DPRD Provinsi Maluku

 

  1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.

  2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.

  3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

 

Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Maluku

 

  1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

  2. Menetapkan APBD bersama Kepala Daerah

  3. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Pelaksanaan APBD, Kebijakan Kepala Daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

  4. Memberi persetujuan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.

  5. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

  6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. Contohnya : melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

 

Hak Dan Kewajiban DPRD      
 

 Hak DPRD :

 

  1. Interpelasi ; (penjelasan Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan bahwa hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara)

  2. Angket ; (penjelasan Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  3. Menyatakan Pendapat

 

Hak Anggota DPRD :

 

  1. Mengajukan rancangan peraturan daerah

  2. Mengajukan pertanyaan

  3. Menyampaikan usul dan pendapat

  4. Memilih dan dipilih

  5. Membela diri

  6. Imunitas ; (penjelasan UU No. 22 Tahun 2003, bahwa hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapatrapat DPR dengan pemerintah dan rapat- rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  7. Protokoler

  8. Keuangan dan administrative.


Kewajiban DPRD :

  1. Mengamalkan Pancasila

  2. Melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.

  3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

  4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

  6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.

  7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

  8. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.

  9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan  Tata Tertib DPRD.

  10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

 

*sumber http://dprd-malukuprov.go.id

Page 40 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top