Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Ambon, 

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengakui realisasi pendapatan daerah hingga posisi awal semester kedua baru mencapai 53,07 persen.

"Masih terdapat banyak kelemahan pada pos-pos pendapatan yang dianggap belum mencapai target realisasi dari yang sudah ditetapkan," katanya, di Ambon, Selasa (4/10).

Penjelasan Wagub disampaikan dalam pidato pengantar penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan 2016 saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dipimpin wakil ketua, Syaid Mudzakir Assagaf.

Menurut Wagub, sejumlah kegiatan pembangunan yang mendapatkan perhatian serius karena dianggap bertalian dengan pemerintahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Kegiatan tersebut diantaranya berupa rencana pembangunan rumah sakit pusat yang membutuhkan sejumlah pembiayaan dari Pemprov Maluku untuk pembebasan lahan.

Termasuk didalamnya rencana membangun Institut Teknologi Ambon yang pernah digagas mantan Presiden RI Soekarno.

"Penyesuaian kebijakan pemerintah masih perlu dilakukan demi kemajuan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2016 sehingga tidak terjadi pergeseran atau perubahan anggaran belanja pada sebagian besar SKPD.

Selain itu, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang tercermin dalam Silpa tahun 2015 yang harus digunakan dalam perubahan APBD tahun 2016.

"Sementara pendapatan daerah yang direncanakan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2016 naik menjadi Rp 2,70 triliun dan perkiraan pendapatan sebesar Rp 2,48 triliun atau terjadi kenaikan sekitar Rp 223,91 miliar (9,03 persen)," kata Wagub.

Kenaikan pendapatan daerah terjadi pada dana perimbangan di mana KUA-PPAS tahun anggaran 2016 yang semula diperkirakan sebesar Rp 1,60 triliun.

Hanya saja, pada KUA dan PPAS perubahan mengalami peningkatan menjadi Rp 2,06 triliun (28,35 persen).

Selain itu, katanya, PAD direncanakan naik menjadi Rp 613,53 miliar pada KUA dan PPAS tahun anggaran 2016, lebih tinggi dari yang direncanakan sebesar Rp 549,58 miliar.

Untuk pendapatan lain-lain yang sah dalam KUA PPAS tahun anggaran 2016 menurun menjadi Rp 39,64 miliar (88,07 persen) jika dibandingkan dengan yang direncanakan.

Hal ini dipicu adanya pemindahan nomenklatur pada dana penyesuaian terutama untuk BOS yang dialihkan ke DAK non fisik. (TM)
Monday, 17 October 2016 01:11

Surat Keterangan Pengganti KTP-E Di Ambon

 

Ambon,

Masyarakat Kota Ambon yang hingga kini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) dapat menggunakan Surat Keterangan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti KTP-E.

"Sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kepada wajib KTP-E yang sudah melakukan perekaman data namun hingga kini belum memiliki fisik KTP-E akan diberikan Surat Keterangan pengganti KTP-E," Kata Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Ambon Din Tuharea di Ambon, Sabtu (15/10).

Sehingga instansi pelayanan publik, lanjutnya, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kebetulan menggunakan Surat Keterangan dari Surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait KTP-E harus dilayani, sebab surat edaran tersebut sebagai pengganti identitas diri pada yang bersangkutan.

Din mengatakan, surat edaran Menteri Dalam Negeri hanya berlaku selama enam bulan saja, dan berlaku di seluruh Indonesia.

"Kemudian format surat edaran ini sudah baku, jadi tidak bisa buat sendiri-sendiri di daerah," ujarnya.

Din juga menjelaskan, surat edaran ini diberikan langsung bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman data, sedangkan yang belum tidak bisa mendapatkannya, kecuali yang bersangkutan bersedia untuk melakukan perekaman data baru bisa mendapatkan surat edaran pengganti KTP-E tersebut.

"Surat edaran itu dapat digunakan untuk pengurusan SIM, Pilkada, urusan di perbankan, dan lainnya hanya masa berlakunya enam bulan," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, bagi masyarakat yang belum memiliki hasil perekaman maupun pengambilan foto yang dilakukan di kantor kecamatan terlebih dulu, sebab pada saat print out di Disdukcapil foto diri yang bersangkutan langsung muncul.


Ditanya penduduk Kota Ambon yang sudah memiliki KTP-E sampai saat ini, Din mengatakan tercatat sebanyak 293.000 orang dan yang akan diproses pencetakan yakni sebanyak 54.000, yang belum melakukan perekaman data 14.000 orang dari jumlah warga Kota Ambon wajib KTP-E sebanyak 361.000 orang. (TM)
Wednesday, 19 October 2016 02:23

LAPORAN IPK POSISI BULAN JUNI 2016

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2016

Laporan IPK Juni 2016 (file pdf, 1.8 mb)

Wednesday, 19 October 2016 02:25

LAPORAN IPK POSISI BULAN MEI 2016

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2016

Laporan IPK Mei 2016 (file excel, 60 Kb)

Monday, 17 October 2016 06:36

Seram Bagian TImur

_

Monday, 17 October 2016 06:35

Seram Bagian Barat

_

Monday, 17 October 2016 06:34

Maluku Tenggara Barat

_

Monday, 17 October 2016 06:34

Maluku Tenggara

_

Monday, 17 October 2016 06:32

Kepulauan Aru

_

Monday, 17 October 2016 06:31

Maluku Barat Daya

_

Page 40 of 47

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top