Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

AMBON - Guna menjaring informasi di daerah-daerah, sebelum kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2018 pada 10 hingga 11 Juli mendatang di Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI akan menggelar Road to IDF di berbagai wilayah termasuk di Wilayah Timur Indonesia.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagi daerah di nusantara," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho kepada pers, usai rapat terkait penyelenggaraan Road to IDF oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, di Jantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Sihaloho menyebutkan, Road to IDF dibagi dalam empat (4) wilayah, yaitu wilayah Sumatera Barat akan dilaksanakan di Kota Padang, wilayah Jawa-Bali di Kota Surakarta, wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Kota Ambon pada 31 Mei mendatang. Dan untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, Road to IDF merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi untuk menjaring ide dan pengalaman, praktik baik pembangunan sesuai dengan kareteristik wilayah dan kearifan lokal serta menjaring ide dan pengalaman pembangunan. 

‘’Forum ini adalah ajang untuk saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan antar daerah dengan pendekatan inspire yaitu ajang menyampaikan praktek-praktek hebat yang telah dilakukan dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, image, ajang untuk menyampaikan apa yang diharapkan di masa depan dan inovasi, ajang untuk menyampaikan ide, inovasi, terobosan dan strategi yang ditawarkan,’’ paparnya.

IDF Tahun 2018, disebut Sihaloho, mengkangkat tujuh sub tema. Untuk wilayah Maluku Maluku, temanya ada 3 (tiga) yaitu, pertama, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan.

‘’Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia,’’ ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pelayanan dasar ini termasuk pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Jika IPM-nya bagus, maka tentunya menciptakan kualitas SDM yang baik yang  tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah,’’ tuturnya.

Ketiga, tambah Sihaloho, penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Provinsi Maluku sendiri, kata dia, telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Sekatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan. 

‘’Ini merupakan backbone transportasi di Maluku yang akan menghubungkan pulau-pulau kecil, dengan jalan koletornya transportasi darat digabungkan dengan angkutan feri. Jadi konektivitasnya harus terpadu baik darat, laut dan udara, sehingga membuka keterisolasian antar wilayah di Maluku,’’ imbuhnya.

Dikatakan, ruas jalan yang mendukung Trans Maluku itu sudah dilaksanakan. ‘’Saat ini yang belum terbuka itu Werinama-Air Nanang, kemudian dari elat, Mako, dan sebagian di Kepulauan Aru,’’ paparnya.

Menurut Sihaloho, dilihat dari sudut pandang ekonomi, apabila jaringan transportasi yang terhubung antar wilayah di Maluku, maka tidak menutup kemungkinan akan membangkitkan perekonomian pulau-pulau yang sebelumnya terisolir.

Dia juga menambahkan, melalui rapat yang digelar oleh Bappeda Provinsi Maluku dengan melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Ahli (para Akademisi dan Dewan Riset Daerah)  diharapkan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan kesenjangan wilayah yang dihadapi yang akan ditungkan dalam proposal dan akan diserahkan kepada Menteri PPN/Bappenas oleh Pelaksana Gubernur Maluku.

"Hasil ini juga akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2019-2024 ke depan," tandas Sihaloho (*)



AMBON - Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110, Senin (21/5), digunakan  pemerintah untuk menghimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial (Medsos) agar dapat berkreasi, berekspresi, dan memperoleh manfaat positif.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menjadi Inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada Peringatan Harkitnas 2018, yang berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Upacara peringatan Harkitnas yang digelar dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital ini, diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilahturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya,” kata Sahuburua mengutip sambutan Menkominfo Rudiantara.

Menurut Rudiantara, tercatat tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya.

Internet, media sosiol, situs web, layanan multimedia aplikasi disebutnya, menjadi ladang baru untuk berkarya dan pasar yang menjanjikan untuk kreatifitas.

“Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” ujar Rudiantara.

Menurut perhitungan para ahli, lanjut Rudiantara, sekitar dua tahun lagi, bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukn, yaitu bonus demografi, yang menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa, karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

Perkiraan Badan Pusat Statistik menunjukkan, rentang masa itu akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10 – 13 tahun lagi.

“Proyeksi keuntunga bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi, jika kita tidak dapat memaksimalkannya,” tukas Rudiantara.

Usia produktif, tambahnya, hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dgn generasi milenia kita tersebut, pada saat yang sama juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi diberbagai bidang ini juga akan membuka jendela peluang dan ancaman yang sama,” jelasnya.

Dihimbaunya, bersatu adalah kata kunci ketika ingin menggapai cita-cita yang mulia. "Organisasi Boedi Oetomo memberi contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi, tanpa melihat asal-muasal primordial, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar kemerdekaan," pungkasnya. (*)

 



AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah membangun koordinasi yang baik dengan beberapa pemerintah kota besar pemasok bahan pokok antara lain di Surabaya, Makassar dan Manado, sebagai pusat-pusat akumulasi distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kawasan Timur, dalam upaya memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat ke provinsi sehingga tidak terjadi kelangkaan.

“Dengan tersedianya stok yang sangat cukup dan tingkat harga yang wajar, maka saya mengharapkan agar para pelaku usaha maupun pihak-pihak lain, untuk tidak melakukan spekulasi yang dapat berdampak pada kenaikan harga,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir di Ambon, Rabu (23/5).

Dia berharap, agar para sponsor dan seluruh dunia usaha, serta semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif, sehingga terlaksannya Pasar Murah/Bazaar menyongsong Hari Raya Waisak 2562 Tahun 2018.

“Karena itu, atas nama Pemprov saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada umat Budha yang merayakan Hari Raya Waisak, 29 Mei nanti, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar,” tuturnya.

Pada Hari Raya yang disebut Tri Suci Waisak, ungkap Sahuburua, umat Budha merayakan Tiga Kejadia Agung, yaitu Kelahiran Pangeran Sidharta, pencapaian tingkat ke-Budhaan Pertapa Sidharta, dan saat parinibba/wafatnya Buddha Gotana. Kegiatan Bazaar yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku ini adalah merupakan kegiatan rutin yag dilaksanakan setiap tahun dalam menyambut Hari-hari Besar keagamaan.

“Hal ini pertanda kepedulian Pemprov Maluku dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Ditambahkan, Kegiatan Bazzar yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum yang sangat tepat karena sepanjang tahun disibukkan melaksanakan seharian aktifitas dalam berbagai aspek tugas dan tangungjawab.

Di sisi lain, tambahnya, Kegiatan Bazaar ini juga diharapkan akan menciptakan komusikasi, transaksi dan interaksi yang harmonis dalam menjalin rasa kebersamaan dan sepenanggungan, dengan demikian akan mempererat tali persaudaraan sebagai orang Maluku Basudara yang hakiki dan sejati.(*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program atau Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Maluku Triwulan pertama Tahun 2018, di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/5).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyebutkan, rapat evaluasi ini dilakukan sebagai upaya menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh.
“Rapat Koordinasi dan evaluasi ini sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan guna mengetahui dan mengukur sejauhmana perkembangan realisasi pelaksanaan APBD/APBN di Provinsi Maluku, baik dari sisi penyerapan anggaran, capaian kinerja outputnya serta sejauh mana capaian indikator-indikator makro pembangunan daerah di wilayah Provinsi Maluku,” ujar Sahuburua.
Selain itu, dengan diadakannya evaluasi, kata dia, akan dapat menentukan langkah-langkah strategis sebagai dorongan atau koreksi yang konstruktif, untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien secara sinergis dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dia menuturkan, berdasarkan rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan APBD triwulan pertama, yang mana dari total anggaran belanja APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3,48 triliun, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.1,59 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1,89 triliun rupiah, telah terealisasi sebesar Rp.466,36 milyar atau 13,38 persen.
“Total realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.400,40 milyar atau 21,17 persen dan belanja langsung sebesar Rp.65,95 milyar atau 4,14 persen,” terang Sahuburua.
Sedangkan untuk anggaran APBN, Provinsi Maluku memperoleh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10,61 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.1,83 triliun atau 17,32 persen, dengan rincian, Dekonsentrasi (DK) Rp.144,77 milyar dengan realisasi Rp.23,24 milyar atau 16,06 persen.

Desentralisasi (DS) disebut Sahuburua, Rp.2,83 triliun dengan realisasi Rp.192,69 milyar atau 6,81 persen, Kantor Daerah (KD) Rp.5,70 trilun dengan realisasi sebesar Rp.1,33 triliun atau 23,36 persen, Kantor pusat (KP) dengan pagu Rp.1,75 triliun dengan realisasi sebesar Rp.273,34 milyar.  

Sahuburua katakan, untuk Tugas pembantuan (TP) sebesar Rp.176,14 milyar dengan realisasi sebesar Rp.15,06 milyar atau 8,55 persen dan Urusan Bersama (UB) dengan pagu Rp.1,23 milyar dengan realisasi sebesar Rp.4,6 juta atau 0,38 persen.

“Berdasarkan hasil laporan realiasasi ini baik APBD maupun APBN perlu adanya langkah konkrit dan komitmen bersama, yang nantinya akan berdampak terhadap percepatan pelaksanaan APBD maupun APBN pada triwulan-triwulan selanjutnya di tahun anggaran 2108 ini,” ingatnya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjut Sahuburua, agar dapat memanfaatkan instrument monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan penerapan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa yang telah disusun, untuk dapat mengevaluasi seluruh tahapan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, mekanisme pelaporan online melalui e-Monev dapat segera diimplementasikan, untuk memudahkan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat OPD maupun kabupaten/kota.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN, Sahuburua menyampaikan beberapa hal untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran di daerah yakni, pertama, mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tertib sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam surat edaran tetang pedoman pelaksanaan APBD TA. 2018.

“Target serapan anggaran yang tertunda di triwulan pertama agar secepatnya dituntaskan sejalan dengan target yang telah disusun untuk triwulan kedua,” tuturnya.

Kedua, tambah Sahuburua, bangun budaya kerja melalui komunikasi internal yang sinergi dan terintegrasi, antara pelaku pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta optimalisasi perannya masing-masing.

Ketiga, sebut Sahaburua, susun laporan keuangan bulanan yang berkesinambungan agar memudahkan penyusunan laporan keuangan triwulan semesteran maupun tahunan. Keempat, lakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala serta amankan seluruh pekerjaan secara yuridis, teknis maupun administratif.  

“Dalam kesempatan ini perlu juga saya ingatkan bahwa implementasi transaksi non tunai yang merupakan salah satu inisiatif baru dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah tertuang pada keputusan gubernur untuk secara cermat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan setiap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah,  sehingga harapan kita untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pelaksanaan keuangan daerah dapat kita capai ke depannya,”tandasnya.(*)

Wednesday, 16 May 2018 16:37

201 Hari Pattimura Diperingati di Saparua




AMBON - Peringatan 201 Tahun pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura, tepat tanggal 15 Mei 2018, di Kota Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di lapangan Merdeka Saparua, persis di depan Benteng Duurstede. 

Upacara peringatan perjuangan Kapitan Pattimura ke-201 ini, diawali peletakan karangan bunga di monumen Kapitan Pattimura oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Kapitan Manawa Kabaresi, dilanjutkan pembacaan sejarah perjuangan pahlawan Pattimura.

Selain dipenuhi masyarakat, upacara yang berlangsung khidmat ini, dihadiri juga sejumlah pejabat di daerah ini diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, serta sejumlah pimpinan umat beragama, pimpinan TNI-Polri dan para Latupati.

"Sejarah adalah bagian dari masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita belajar masa lalu yang akan menumbuhkan harapan untuk masa depan. Dan setiap masa depan harus diawali dengan perjuangan,’’ ujar Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam amanatnya.

Sedikitnya ada 7 (tujuh) pesan utama yang disampaikannya dalam hari bersejarah ini. Diantaranya,  pertama, dengan merayakan 201 tahun perjuangan Kapitan Pattimura, kita akan mengenang semangat yang begitu gigih dalam menegakan nilai-nilain kebenaran demi Indonesia Merdeka.

‘’Oleh karena itu, masyarakat di Maluku harus bahu membahu, sebab semuanya telah dilebur dalam semangat pela-gandong, Kalwedo dan lainnya,’’ tuturnya.

Kedua, kata Sahuburua, Pattimura adalah tanda sejarah, sebab itu, inspirasinya harus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan orang Maluku dalam segala bentuk ketidakladilan dan penindasan.

‘’201 tahun lalu, sosok kebanggaan kita itu, telah berhasil menembusi kokohnya tembok-tembok kekuasaan serta monopoli ekonomi Kolonial yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Arah perjuangan Kapitan Pattimura sangat jelas yaitu perjuangan luhur membela harga diri kemanusiaan Rakyat Maluku yang terinjak-injak; Sang Pahlawan tidak tega melihat hak ulayat rakyatnya dirampas semena-mena; kekayaan negeri dieksploitasi untuk kepentingan penjajah sehingga kemiskinan merajalela di mana-mana,’’ paparnya.

Untuk itu, sebut Sahuburua, jiwa dan semangat Pattimura adalah jiwa dan semangat Maluku yang tidak gentar oleh tantangan apa pun; dan tidak mundur untuk membela harga dirinya.

‘’Jiwa dan semangat itu membuktikan bahwa harus ada keberanian untuk membangun keadilan, kejujuran, cinta kasih, perdamaian, dan ‘hidop orang basudara’ yang tidak boleh terkoyak lagi,’’ tandasnya.

Dia katakan, apa yang disampaikan Presiden Soekarno tempo dulu, bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, adalah bentuk pengajuan akan pentingnya negeri ini. Mungkin saja, jika tidak ada perjuangan Pattimura, mungkin tidak ada Indonesia Merdeka. 

‘’Karena itu, jangan lagi kita mereduksi pikiran-pikiran yang menghambat kemajuan negeri ini,’’ ingatnya.

Dia melanjutkan,  pesan ketiga, jadilah prajurit-prajurit perdamaian dengan cinta pada kemanusiaan dan persaudaraan, sebab kemajemukan yang dipertahankan Pattimura adalah kemajemukan yang menghidupkan bangsa. "Bersatu manggurebe maju, demi masa depan yang baru,’’ imbuhnya.

Keempat, tambahnya, meskipun Kapitan Pattimura sudah tidak ada, tetapi semangatnya harus tetap hidup dalam sanubari kita. Nasionalisme yang diperlihatkan bukanlah ansih masyarakat Maluku tetapi soal Indonesia Merdeka.

‘’Dengan demikian kita harus menjadi contoh di bangsa ini, terutama tentang kehidupan yang majemuk,’’ sebutnya.

Kelima, peran Pattimura adalah refleksi tentang kapitan atau raja yang membela rakyat dan negerinya dari rampasan pihak asing. ‘’Berkaitan dengan refleksi ini, maka pemimpin yang besar di tanah Maluku adalah dia yang menjadikan rakyatnya kaya dari hasil tanah, laut, bumi, hutan dan segala yang ada di perut bumi,’’ ucapnya.

Ketujuh, kepada pattimura-pattimura muda di negeri ini untuk turut menjaga stabilitas menyongsong pesta demokrasi di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan membangun persaudaraan yang rukun dan harmonis agar pemimpin baru yang lahir nanti adalah pemimpin besar yang membuat negeri ini terhormat.

‘’Mudah-mudahan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dapat menemui jawaban dan rentan waktu yang telah ditetapkan,’’ tandasnya. (**)

Wednesday, 09 May 2018 03:11

Pemprov Maluku Kembali Raih Penghargaan

 

 

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaannya yaitu Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018, yang dilangsungkan di Nusantara Hall, ICE-BSD, Tangerang Selatan, Kamis (03/05).   

Penghargaan ISNA 2018 kategori Runner 1st Up Smart Economy diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya yang diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho mewakili Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemprov Maluku pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbang) masuk dalam 14 besar peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/Bappenas RI.    

Kepada pers, Rabu (8/5), Sihaloho mengatakan, ISNA diselenggarakan sebagai wujud semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart) dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten, kota dan provinsi mulai dari sisi tata kelola, dampak pembangunan ekonomi, citra daerah,   masyarakat yang cerdas, kelayakan hidup dan pengelolaan aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tahun 2018, menurut Sihaloho, adalah tahun ketiga ISNA diselenggarakan dengan semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart), dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, yang dimotori oleh Citiasia Inc.

‘’Ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya ISNA, dan Provinsi Maluku meraih Runner Up untuk kategori Smart Province,” ungkapnya.  

Dalam proses penilaian indeks ini, lanjut Sihaloho, ISNA 2018 diukur dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2017.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, yang menjadikan daerah kepulauan ini meraih Runner Up Smart Economy, penilaiannya dari beberapa parameter, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, pertumbuhan investasi dan penyaluran kredit.   

‘’Ini 7 kriteria yang menjadi penilaian,’’ terang Sihaloho. Berkaitan 7 kriteria tersebut, lanjut dia, untuk capaian PDRB per kapita trendnya meningkat dari tahun 2014 sebesar 19,09 juta rupiah menjadi 22,85 juta rupiah di tahun 2017.  

‘’Jumlah pengangguran untuk tahun 2016 mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan tahun 2015 9,93 persen,’’ terangnya.

Sedangkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku, pencapaiannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 sebesar 5,81 persen. ‘’Angka ini lebih meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,76 persen,’’paparnya.

Di menambahkan, realisasi investasi Maluku pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. ‘’Untuk realisasi nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar US$ 171.048.200 atau 2,2 trilyun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar US$102.652.000. untuk realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar 17,2 milyar,’’ jelas Sihaloho

Masih lanjutnya, untuk penyaluran kredit usaha kecil menengah (UMKM) pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tingkat kemiskinan pun mengalami trend penurunan di tahun 2017 sebesar 18,29 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,18 persen.  

Berkaitan dengan kemiskinan, Sihaloho katakan, di tahun 2018 dan 2019 yang merupakan periode terakhir RPJMD 2014-2019, pemprov Maluku terus melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan dengan kebijakan anggaran yang pro-rakyat.

‘’Program kita ke depan adalah melawan kemiskinan dari desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah di desa tersebut,’’ ucapnya.

Dicontohkannya, semisal di desa A terdapat budidaya perikanan, maka potensi inilah yang akan ditingkatkan. Apakah itu buddidaya rumput laut atau ikan kerapu, akan disesuaikan dengan potensinya. Pemberdayaan seperti ini, kata Sihaloho, saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

‘’Di sana sudah ada pemberdaaan masyarakat dengan menanam jagung dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat,’’ ujarnya.

Untuk itu, desa-desa yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, akan dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi kewilayahannya.

‘’Nanti semua desa-desa yang tingkat kemisikinannya masih tinggi akan kita identikasi potensinya apa. Apakah pertanian, kehutanan, perikanan atau wisata, sehingga berdasarkan potensi itu, kita berdayakan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja yang tentunya akan mendatangkan pendapatan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,’’jelasnya.

Sihaloho juga menambahkan, untuk melawan kemiskinan, Pemprov Maluku juga akan mendorong masuknya investor-investor ke Maluku, dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

‘’Untuk pertumbuhan ekonomi, memang kita mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, tapi masih didominasi oleh konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan ini perlu kita tingkatkan di bidang investasi, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja,’’ tandasnya.  

Capaian-capaian inilah, jelas Sihaloho, yang akhirnya, Maluku bisa memperoleh penghargaan di bidang smart economy tahun 2018. ‘’7 kriteria inilah yang dinilai oleh panitia, sehingga Maluku mendapat ranking 2 (runner up) di bidang smart economy atau ekonomi pintar untuk tingkat provinsi. Dan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan yang menunjukan tingkat kinerja pemerintah provinsi Maluku, sehingga diakui pemerintah pusat,’’ tandasnya.(*)

 

Ambon, Malukupost.com - Provinsi Maluku meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 yang merupakan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, dihubungi dari Ambon, Senin (30/4), mengatakan, Maluku masuk tiga besar dari 14 provinsi yang menjalani penilaian tahap III di Jakarta pada 17 April 2018.

Maluku berhasil masuk penilaian tahap III, menyusul tahap II di Ambon pada 22 - 23 Maret 2018. Sebelumnya 34 Provinsi diverifikasi administrasi pada 19 - 26 Maret 2018.

"Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menerima PPD yang diberikan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro saat pembukaan Musrenbangnas di Jakarta pada 30 April 2018," ujar Anthonius.

PPD 2018 hanya diperuntukkan bagi tiga provinsi sehingga penilaian tahap III berusaha optimal menyampaikan pemaparan sesuai kriteria yang disampaikan Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna selaku Ketua Tim Pelaksana PPD 2018.

"Kebanggaan bagi Gubernur dan Wagub Maluku, Said Assagaff - Zeth Sahuburua karena periode kepemimpinan mereka (2014 - 2019) tercatat untuk pertama kalinya meraih PPD," kata Anthonius.

PPD ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2011 dan hingga 2017 masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).

Kriteria PPD pada 2018 dinilai dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan.

PPD pada 2018 juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden.

Tujuannya untuk mendorong setiap daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Begitu pula, objek dan ruang lingkup penilaian, terdiri dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan, serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Catatan Antara, Maluku bersaing masuk tiga besar bersama provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Selain itu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. (MP-4)

(sumber:http://www.malukupost.com/2018/04/maluku-raih-penghargaan-pembangunan.html)


AMBON - Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait menyelenggarakan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN bagi Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah se-Maluku, kamis (26/04).

Acara yang diadakan di ruang Rapat Lantai 6, kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth sahuburua, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, dan semua paslon yang akan mengikuti pilkada.

Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya mengatakan, dalam sistem Negara  Demokrasi, pengangkatan seorang pemimpin selalu menggunakan sistem elektoral atau pemilihan umum, yang secara substansial menempatkan rakyat sebagai penentu figur pemimpin,  yang diinginkan mayoritas rakyat pemilih. 

Indonesia, dinilai Sahuburua, juga berada di jalur tersebut, bahkan sudah menetapkan kesepakatan nasional untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak.

‘’Esensi menyelenggarakan Pilkada Serentak Nasional, adalah dalam rangka menjamin terciptanya Pilkada yang berkualitas, efisien-efektif, dan legitimate,’’ ungkap Sahuburua.

Ukuran berkualitas, efisien-efetif dan legitimate, sebut Sahuburua, akan bisa terbaca secara jelas, manakala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya terpilih adalah benar-benar sosok yang berkualitas, bersih, punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

‘’Saya pastikan, idealisme inilah yang ingin dicapai oleh KPK melalui ‘’Program Pilkada Berintegritas’’ di bawah arahan kepemimpinan Pak Agus Rahardjo,’’ ucapnya.

Program ini, kata Sahuburua, sangat inovatif dan bersifat preventif serta edukatif bagi terciptanya daerah-daerah otonom dengan kepemimpinan bersih, kepemimpinan yang menumbuhkan sikap anti-korupsi dan bebas dari godaan korupsi.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Sahuburua, regulasi telah menetapkan korupsi adalah sebuah tindak Pidana Khusus, yang perlu penanganan secara khusus pula.

Menurutnya, banyak orang memahami dan sangat sadar akan akibat dan resiko apabila melakukan Korupsi. Namun, realitanya, godaan untuk melakukan korupsi, justeru memiliki daya tarik miliki harta yang banyak dan melimpah telah mengumbar nafsu banyak orang untuk menggunakan berbagai cara demi setumpuk uang. 

‘’Padahal di sisi yang lain, telah banyak berita, cerita dan pengalaman pahit orang lain yang sangat berharga untuk dicontohi. Dalam diri banyak orang dan pemimpin belum terbangun sikap anti-korupsi yang sungguh-sungguh,’’ ingatnya.

Dia katakan, ini menunjukan pola-pola pikir ekstrim, diduga telah kuat mengakar dalam pikiran publik, dan yang ditakutkan bahwa pola pikir yang sedemikian makin meluas dan justeru memberangus pikiran-pikiran positif yang seharusnya menguasai tatanan phsiko-sosiologis masyarakat, yang pada akhirnya akan timbul ketidakpercayaan publik, pesimistis, bahkan antipati publik terhadap pemimpin dan struktur pemerintahan secara keseluruhan.

Point penting yang ingin didampaikannya menurut Sahuburua, bahwa contoh dan keteladanan tentang gaya hidup bersih, transparansi dan anti-korupsi haruslah dimulai serta dilakukan oleh elit masyarakat. Contoh pertama itu mesti datang dari para pemimpin tertinggi di daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, karena kalau pimpinan di atas bersih, maka dibawahnya juga akan bersih.

"Sebaliknya, bila kotor maka dibawahnya jauh lebih kotor. Saya percaya, inilah esensi utama yang ingin dicapai oleh pimpinan KPK, ketika mendesain upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Program Pilkada Berintegritas,’’ paparnya.    

Untuk itu, kata Sahuburua, Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Deklarasi LHKPN para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPK hari ini, adalah jalan masuk yang sangat tepat untuk menuju terciptanya masa depan Maluku yang lebih baik.

‘’Kita butuh pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas dan anti-korupsi. Kebutuhan tersebut sangat fundamental, sebab keinginan besar kita bersama sebagai rakyat Maluku adalah keluar dari lingkaran kemiskinan, beranjak dari deretan daerah-daerah miskin di Indonesia, dan itu harus dimulai dari pemimpinnya yang bersih, pemimpin yang anti-korupsi,’’ imbuhnya.

Forum ini, lanjutnya, adalah salah satu sarana menuju kearah tersebut.  ‘’Maka saya harapkan agar para Paslon dapat mengikutinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Belajar di hari ini, untuk berbuat yang benar di masa depan dan bertindak serta menjadi pemimpin yang benar,’’ harapnya.

Di saat yang sama, Deklarasi LHKPN, kata Sahuburua, adalah model transparansi yang sangat efektif dalam membangun kepercayaan publik kepada pemimpinnya.

‘’Dan karena itu, saya percaya ke depan siapapun Pemimpin Masa Depan di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, maupun di Kota Tual adalah pemimpin yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, bersih diri, tapi juga bersih dalam bertindak, dan bersikap anti-korupsi,’’ tandasnya. (*)

Thursday, 26 April 2018 00:44

Plt. Gubernur Tekan Tiga Hal di Hari Otoda




AMBON - Tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun implementasi Otonomi Daerah (Otoda), sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana prasarana yang semakin menggeliat sesuai potensi daerah, dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan. Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo pada amanatnya yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat bertindak selaku Inspektur Upacara, pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Otoda ke XXII di halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (25/4).

‘’Untuk itu, pada kesempatan ini saya menekankan tiga (3) hal yang menjadi perhatian bersama yaitu; pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otoda, kedua, komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan, perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otoda saat ini, sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat.

"Bangsa kita semakin dewasa menyadari, bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan Hari Otoda ke XXII Tahun 2018 adalah ‘’Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggara Otoda yang Bersih dan Demkratis,'’ungkap Sahuburua.

Penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, sebut Sahuburua, artinya, bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan Otoda yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

‘’Penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otoda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otoda taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,’’ paparnya.

Mewujudkan Nawa Cita, lanjutnya, sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. ‘’Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otoda diselengarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hokum dan partisipatif,’’ ucapnya.

Masih kata Sahuburua, penyelenggaraan otoda yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama Otoda, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.

‘’Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otoda tidak akan pernah sampai pada tujuannya," ingatnya.

Selain itu, sebutnya, penyelenggaraan otoda yang bersih, merupakan bagian yang sangat penting dari sebuh proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.
Untuk memastikan penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, Sahuburua jelaskan,  pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya, menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

‘’Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum, sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana,’’ imbuhnya.

Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, kata Sahuburua, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dimana Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Berkaiatan dengan hal tersebut, jelasnya, kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi, sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan. Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, tetapi kata dia, meningkatkan daya saing daerah, serta gerbang menuju kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia.


‘’Selama inovasi daerah dilakukan sesuai perundang-undangan, Pemerintah Daerah dan saya selaku Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah,’’ sebut Sahuburua, sembari menambahkan, jika penyelenggaraan otoda mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan Nawa Cita yang merupakan cita-cita kita bersama akan menjadi sebuah kenyataan. (*)

Page 4 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top